Kalimantan mengalami kelangkaan BBM paling parah

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Koordinator Wilayah Tengah Endang Kesumayadi mengatakan, kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat minimnya kuota bahan bakar minyak yang pada akhirnya menyebabkan kelangkaan di wilayah Kalimantan diperkirakan bisa mencapai Rp 10 triliun per bulan.

"Sudah 3 bulan terakhir ini Kalimantan mengalami kelangkaan BBM paling parah. Antrian saja bisa mencapai 3-4 kilometer. Di sana harga mencapai Rp 15.000 - Rp 20.000 per liter tapi masyarakat masih membelinya. Sedangkan di Jawa, harga mau naik saja mendapat reaksi keras," ungkap Endang, dalam rilis yang diterima Kompas.com, Senin (14/5/2012).

Endang memaparkan, minimnya kuota BBM menghambat proses distribusi barang. Sedikitnya 7000 truk di Kalimantan Selatan, 5600 truk di Kalimantan Timur dan 3500 truk di Kalimantan Barat terhambat beroperasi. Hal ini memicu antrian panjang di pelabuhan hingga 2-3 hari.

"Untuk angkutan batu bara saja yang biasanya sehari bisa 2 atau 3 rit, sekarang hanya 1 rit saja dalam dua hari," tambah dia.

Kondisi kelangkaan BBM ini kontras dengan kontribusi yang diberikan Kalimantan dalam hal sumber daya alam. Masyarakat Kalimantan pun, menurut dia, merasa dianaktirikan dari pembangunan listrik, infrastruktur dan kuota BBM. Kadin sangat menyayangkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang tidak bisa mengakomodir kepentingan masyarakat Kalimantan dengan tidak memenuhi Kuota BBM yang dibutuhkan.

Sebagai solusi untuk mengurangi dampak ekonomi yang dialami dan dampak lain yang lebih jauh lagi, Endang menyarankan agar pemerintah pusat dapat berkonsultasi dengan pemerintah daerah untuk mengetahui kebutuhan kuota BBM yang sebenarnya untuk Kalimantan.

"Total nasional kuota BBM subsidi sebesar 40 juta kiloliter, sebagaimana diatur dalam APBN-Perubahan 2012. Namun, dalam realisasinya Kalimantan hanya mendapat 5 persen dari kuota BBM Nasional, yang idealnya Kalimantan harusnya bisa mendapat 7,5 persen," katanya.

Sistem distribusi BBM di Kalimantan mengalami gejolak akibat kelangkaan yang terjadi dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Minimnya kuota untuk Kalimantan menjadi penyebab utama terjadinya stagnasi dan kerugian ekonomi yang tinggi. Hal ini mengundang reaksi keras dari para gubernur di Kalimantan.

Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin yang juga merupakan Ketua Forum Gubernur se-Kalimantan, menyatakan bahwa hasil pertemuan empat Gubernur se-Kalimantan dalam Musrenbangnas, beberapa waktu lalu di Jakarta, bersepakat tidak akan mengirim hasil tambang dari daerah masing-masing keluar daerah jika pemerintah pusat tidak memenuhi permohonan penambahan kuota BBM bersubsidi. Sumber

Subsidi BBM Taiwan Berakhir

Pemerintah Taiwan mengumumkan berakhirnya subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang telah berlangsung selama 16 bulan, Ahad (1/4). Langkah itu mendorong harga bensin naik sekitar 10 persen dan mengundang kecaman dari pihak oposisi.

Mulai Senin (2/4), harga bensin tanpa timbal di pom bensin akan naik hingga 10,6 persen per liter. Sedangkan harga satu liter solar akan melompat sebesar 10,3 persen.

"Ini adalah keputusan sulit. Saya sepenuhnya mengerti bahwa orang harus membayar lebih dari saku mereka. Tetapi kami harus melakukan ini," kata Menteri Perekonomian Shih Yen-Shiang kepada wartawan di Taipei.

"Sebagai seorang menteri, saya harus mempertimbangkan pembangunan negara jangka panjang, yang telah terancam oleh subsidi." Bensin tanpa timbal akan naik menjadi antara 34-37,5 dolar Taiwan (1,15-1,27 dolar AS) per liter, tergantung pada jenis bensinnya, sementara harga solar akan naik menjadi 33,1 dolar AS per liter.

Tindakan itu telah memancing kecaman dari oposisi. Thomas Lee, seorang anggota parlemen dari oposisi Partai Rakyat Pertama (PFP), mengecam kenaikan harga sebagai "lelucon April Mop pemerintah yang dimainkan pada rakyat".

Kelompok oposisi utama Partai Demokratik Progresif (DPP) menuntut pemerintah merombak perusahaan milik negara CPC Corp. Taiwan, pemasok utama minyak di pulau ini daripada menaikkan harga.

Shih mengatakan, sejak subsidi diperkenalkan pada akhir 2010, CPC, yang menguasai sekitar 75 persen pasar minyak bumi di pulau itu, telah menghasilkan kerugian 48,6 miliar dolar Taiwan (1,64 miliar dolar AS).

CPC akan mengakhiri subsidi pada Senin, sementara pemasok minyak Taiwan lainnya, Formosa Petrochemical Corp yang lebih kecil, mengatakan akan mengikutinya pada Selasa.
  Tags:    subsidi bbm,bensin,harga bbm,demo bbm
    ,Taiwan Naikan Harga BBM
    , Ma Ying-jeou Menang, Pendekatan ke China Berhasil
    , 7-Eleven Diprotes Israel Jual Produk Mirip Hitler
    , Pria Taiwan Protes Korupsi Bakar Diri
    , Lonceng Perdamaian Berdentang di Pulau Kinmen

 Sumber

Kisruh rencana kenaikan harga BBM

Beberapa pekan terakhir masyarakat Indonesia di Beijing, tekun menyimak perkembangan di Tanah Air yang tengah "gonjang-ganjing" akibat kisruh rencana kenaikan harga BBM. "Kira-kira akan seperti aksi kerusuhan 1998 gak yaa....," ujar Siswanto, yang tengah serius menyaksikan perkembangan di Tanah Air melalui saluran televisi internet.

Bagaimana tidak, beragam rumor mulai dari adanya mahasiswa yang ditembak aparat hingga adanya tujuh jenderal yang mengundurkan diri, juga diterima sebagian masyarakat Indonesia di Beijing.

Bahkan meski Rapat Paripurna DPR RI memutuskan untuk menolak kenaikan harga BBM, aksi unjuk rasa terus terjadi tidak saja di Jakarta tetapi juga di kota lain di Indonesia. Berbagai fasilitas umum rusak, mahasiswa, masyarakat dan bahkan aparat ikut menjadi korban.

Dibandingkan di China, khususnya Beijing, yang baru saja menaikkan kembali harga BBM-nya dalam enam pekan terakhir, rencana kenaikan BBM di Indonesia benar-benar merupakan kebijakan yang ditolak dengan cara "keras". Sumber

Penolakan kenaikan Harga BBM

Banyak hal yang menyebabkan penolakan terhadap rencana pengurangan subsidi BBM. Mulai dari ketidakmampuan pemerintah menaikkan produksi minyak yang tak beranjak dari angka 900.000 barrel per hari, tidak kunjung direalisasikannya diversifikasi energi, sampai pengelolaan PLN yang ikut membengkakkan subsidi energi.

Penolakan Fraksi PDI-P disuarakan anggota Badan Anggaran DPR, Dolfie OFP. Dolfie mengatakan kepada Kompas seusai rapat Badan Anggaran DPR, Senin (26/3/2012) petang, pemerintah membebankan ketidakmampuan mengendalikan dan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi seperti disebut Pasal 7 Ayat 4 UU APBN 2012 kepada rakyat. Selain itu, subsidi BBM untuk listrik membengkak karena kelemahan manajemen PLN dalam mengelola komposisi bahan bakar pembangkit listrik.

Sadar Subagyo, anggota Badan Anggaran dari Fraksi Gerindra, juga menyebut ketidakmampuan pemerintah mengendalikan dan membatasi BBM bersubsidi. Di sisi lain, gejolak harga minyak karena ketegangan di Timur Tengah dan krisis utang Eropa sudah diperhitungkan dalam penyusunan APBN 2012. Perlambatan ekonomi dunia pun tak berpengaruh banyak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diproyeksikan tahun ini 6,5 persen. ”Dugaan saya, pemerintah ingin menyelamatkan PLN dan ada kepentingan politik melalui bantuan langsung tunai Rp 150.000 per keluarga,” kata Sadar.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal menolak kenaikan harga BBM karena menaikkan inflasi dan menggerus pendapatan riil buruh. Pemerintah menyebut inflasi menjadi 6,8 persen—bukan 7 persen karena kenaikan tarif dasar listrik ditunda ke tahun 2013—yang berarti upah riil buruh hanya naik separuh.

Pendapatan petani juga terpengaruh karena penggunaan traktor tangan dan biaya transportasi. Kepala Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Badan Litbang Kementerian Pertanian Handewi Purwati Saliem menyebut, kenaikan harga BBM akan menurunkan keuntungan petani padi 1,5-2 persen saja.

”Yang lebih memengaruhi adalah inflasi yang berhubungan dengan daya beli. Juga sisi psikologis yang mendorong naiknya harga faktor produksi, seperti pupuk, benih, dan tenaga kerja di tingkat petani,” kata Handewi, Rabu (28/3/2012)  subsidi bbm,bensin,harga bbm,demo bbm    Sumber